permentan 98 tahun 2013. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125); 16. permentan 98 tahun 2013

2. spksnasional@gmail. Tahun 2004 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408); 4. Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Undang-Undang Nomor. 622518324097. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 39. wahyudi seftiandy. 0 0 9 PERMENTAN No 79 Tahun 2013 ttg Pedoman K. Permentan No. Tempat Penetapan. Ditetapkan: 30 September 2013. 140/9/2013 ten tang Pedoman Perizinan U saha. 98 Tahun 2013, pada pasal 11, ayat (2) dinyatakan bahwa “Pembangunan Kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil. Izin perkebunan sebelumnya tetap harus memenuhi Permentan 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,” kata Heru. No. 140/12/2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 8. c2. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. Maxi Irwan. Permentan ini hanya berlaku untuk izin baru sejak aturan ini terbit yaitu sejak 29 April 2021 . Perda 10 th 2008 ttg Urusan Pem Prov Jabar. 7 Tahun 2017, lalu kemudian diatur juga dalam Perda Babel Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Sawit. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ OT. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Dear pembaca, Setelah hampir satu bulan vakum, tulisan kali ini akan sedikit mengulas tentang Peraturan menteri pertanian yang terbaru yaitu Permentan no. Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Permentan 29 Tahun 2016 Peraturan Menteri Pertanian Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjut. Negara Nomor 18/Permentan/ OT. PEMBANGUNAN perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia kini memasuki babak baru, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2020 tentang ISPO ( Indonesia Sustainable Palm Oil ). 140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian; 19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,. Dasar Hukum. Selain itu juga disampaikan ketentuan pasokan buah minimal 20% dari kebun sendiri atau kebun mitra berkelanjutan sesuai aturan Permentan 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, hal tersebut dikarenakan PT. peraturan PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN. 410/6/2017 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT. . 140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516); 19. "Permentan tersebut salah satunya mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari. 2013/No. Download Free PDF View PDF. Permentan No. 21. 410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 4. Permentan No. permentan-98-tahun-2013-kemitraan-plasma-eko-zulkifli diakses pada 25 April 2017. 140/9/2013 tanggal 30 september 2013Dokumen ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan pertanian sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 93). wahyudi seftiandy. Perusahaan tersebut tidak bisa mengajukan perizinan baru di masa moratorium. Semoga informasi ini bermanfaat. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari areal penggunaan lain yang berada di. 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. PDF Bab III. Permentan No. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor. Aturan ini merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian di pasal 23. 98 Tahun 2013 Tentang Izin Pedoman Izin Usaha Perkebunan Izin adalah salah suatu persetujuan dari penguasa yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dengan memberi izin penguasa memperkenankan pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana. 29 Tahun 2016 Perubahan Permentan 98 Tahun 2013 – 2016; Permentan No. 42/Permentan/ RC. id : 84 hlm. Permentan 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan: 1399: 15: Peta Sebaran Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara: 5368: 16: Permentan Pasca Panen Kakao: 642: 17: Permentan Pasca Panen Kopi: 616: 18: Permentan Pasca Panen Lada: 656: 19: Permentan ISPO: 896: 20: Permentan PUP: 1076: 21: Persyaratan Penilai PUP: 972:. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 2013. 140/6/2013 Tahun 2013 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. 622518324097. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat9. Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. U. Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013. SK 326 Tahun 2012 Jenis Usaha Wajib UKL-UPL. Anda mungkin juga menyukai. TENTANG. Dalam Pasal 15 ayat (3) Permentan 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan dan jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013. 140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Permentan ini hanya berlaku untuk izin baru sejak aturan ini terbit yaitu sejak 29 April 2021 . 29 April 2021 Tanggal Pengundangan. 98 Tahun 2013 dan dikuatkan dalam UU No. OT. Dalam Pasal 15 ayat (3) Permentan 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan dan jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta. Download Free PDF View PDF. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT. wahyudi seftiandy. PERMENTAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Download) Peraturan Menteri Pertanian Republik. “Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 17. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani – 2016; Permentan No. 65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA. Adi Akhmadi. 340/12/2014 tentang Pendelegasian. Perumahan Bogor Baru Blik A5 No. Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan : Download: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2013 Tentang. PERMENTAN NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 7. 18 Oktober 2013 Admin Website Pengumuman 3210. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. 02. Agronomi on Peraturan Menteri On Tuesday, September 30, 2014 with 1 comment. 68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standar. 140/8/2013 Tahun 2013 Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian PertanianPermentan No. "Permentan menjadi pedoman perizinan usaha perkebunan dan menghindarkan terjadinya perasaan dipingpong saat pengurusan izin usaha itu, semuanya lebih jelas," kata Setditjen Perkebunan Kementan Mukti Sarjono dalam sosialisasi Permentan No. 140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180); 13. 140/9/2013 Tahun 2013 Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (Arenga. -4- 20. 410/6/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ot. pdf: 0. 320/8/2014 tentang Rekomendasi Teknis II Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman ModalDalam Pasal 15 ayat (3) Permentan 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan dan jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta. 3. Download Free PDF View PDF. 140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) yang Baik; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG. Permentan No. 98. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180); 22. 140/2/2007, menjadi Permentan Nomor: 98/ Permentan /OT. Permentan No. Pada formulir Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) memuat berbagai. 2013 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Judul. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha. Pada tahun 2050 nanti permintaan global terhadap minyak goreng diperkirakan akan mencapai sekitar 240 juta ton, hampir dua kali konsumsi tahun 2008. 340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang"Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh pemberi izin bagi perusahaan sawit yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Permentan no 98 tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan," ujar Dedi kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/9/21). 2013/NO. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan2. Assalamualaikum. Permentan No. 9. Kehadiran pabrik tanpa kebun ini, seyogianya juga tak sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. . fadhyela. 02. Permentan No. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara 4254); 13. Permenhub No. 08, BN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang. Panduan sederhana audit kepatuhan hukum draft final - dgn Lampiran. Tematik. 057 ton/tahun. BeberapaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha. 26 tahun 2007 dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. Berangkat dari situasi tersebut, implementasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dan. 120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322); 19. 140/3/2013 Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 614); 12. com. 622518324097. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT. 216459308 Permentan No 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 9. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Penajam Paser Utara Akhmad Indradi. 98/Permentan/OT. 17 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor - Jawa Barat. 140/2/ 2007; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433); 12. 2013 Nomor 1180, jdih. Permentan No. go. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI. PDF Bab III. PnC ISPO. Permentan Nomor 98 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa : • Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah yang berwenang, dapat dijatuhkan setelah pemerintah menjatuhkan sanksi adminstrasi berupa peringatan secara tertulis. 00: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat –. Ida Suhaida. Disbun Gelar Sosialisasi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 |Permentan No. a. 00: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat – mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; dan b. Permentan No. 140/9/2013, sangatberdampak negative dan mecederai perjuangan masyarakat yang berujungpada diterbitkannya surat keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 90/HGU/BPN RIl/ 2013, tanggal 9 September2013. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan. permentan no 98 tahun 2013 tentang perizinan usaha perkebunan. PERMENTAN NO 14 TAHUN 2009 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT Download. 36 TAHUN 2023 . Sudah memiliki akun?Permentan No. 410/5/2016 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. TENTANG. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis. Fotocopy Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 9. Permentan No. Permentan No.